Tugas Pokok Koperasi Malang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
  3. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
  4. pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi
  5. pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah
  6. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi usaha kecil dan menengah
  7. pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam
  8. pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah
  9. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam
  10. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha
  11. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil dan menengah
  12. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil dan menengah
  13. penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah
  14. pelaksanaan pemrosesan pengesahan dan/atau pencabutan pengesahan akta pendirian atau akta perubahan badan hukum koperasi
  15. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya
  16. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya
  17. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  18. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
  19. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
  20. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
  21. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan
  22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  23. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  24. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
  25. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
  26. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
  27. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah
  28. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
  29. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional
  30. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
  31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.