Perubahan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah menjadi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 4 Desember 2001. Sehubungan dengan meningkatnya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tolok ukur perekonomian masyarakat. Sekaligus memberi sumbangan nyata dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Melalui Peraturan Daerah Jawa Barat No.15 Tahun 2000 tentang Satuan Kerja Perangkat Daeran (SKPD) Propinsi Jawa Barat, ditetapkan Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang menangani Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

Di tahun 2008 Pemerintah Provinsi Jawa Barat merubah Perda No. 15 tahun 2000 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Jawa Barat dengan Perda No 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dirubah/ditambah tugas pembinaannya menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Diskop. dan UMKM ) Provinsi Jawa Barat sejak tanggal Perda itu ditetapkan, Struktur Organisasinya menjadi Kepala Dinas, terdiri dari 5 Bidang dan satu UPTD. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian dan mengenai tugas pokok dan fungsi Bidang Sekretariat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2009.

Bidang Sekretariat terdiri dari:

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
    Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program Dinas Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat. Jumlah pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program,
    2 (dua) orang Jabatan Fungsional Umum dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional.

  2. Sub Bagian Keuangan
    Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
    Jumlah pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Keuangan, 11 (sebelas) orang Jabatan Fungsional Umum Tertentu.

  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
    Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.

Jumlah pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, 8 (delapan) orang Jabatan Fungsional Umum Tertentu, 6 (enam) orang Jabatan Fungsional Umum.

  1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

    • RENJA Tahun 2017
    • Forum perencanaan pembangunan KUMKM Jawa Barat Tahun 2016
    • Koordinasi Perencanaan tingkat Nasional
  2. Program peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur

    • Fasilitas kesehatan dan diklat/bintek/seminar/sosialisasi
  3. Program pelayanan administrasi perkantoran

    • Penyediaan operasional penunjang kinerja dan penyediaan ATK, cetakan/penggandaan, makan minum, telepon, listrik, internet dan perjalanan dinas menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.
  4. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
    Sarana dan prasarana

  5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur

    • Pemeliharaan kendaraan
    • Pemeliharaan bangunan dan halaman kantor
    • Pemeliharaan alat perlengkapan kantor
  6. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

    • Laporan penatausahaan keuangan
  7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    • LAKIP, LKPJ, LPPD
    • Dokumen RKA dan DPA
    • Pelaporan SISMONTEPRA

Di bawah ini adalah agenda - agenda yang akan dikerjakan oleh kesekretariatan