Home

Logo_gerakan_koperasiKoperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 tahun 1967, dan UU No.25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Koperasi berlandaskan hukum

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.

Undang Undang Koperasi Terbaru

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu tanggal 28 Mei 2014.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

PEMBUKAAN ITT EXPO 2016

Acara pembukaan pameran ITT EXPO 2016 pada tanggal 26 Mei 2016 di Malang Town Square – Malang dbuka oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Ibu Martha MRL Tobing, SH, MM. Pameran ini berlangsung pada tanggal 26 – 29 Mei 2016, terdapat 21 stand yang diikuti oleh UKM unggulan dari beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia antara lain …

Baca lebih lanjut

IMG_20160526_112027

Koperasi dan UKM Unggulan di Kota Malang

Kota Malang memiliki banyak UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan koperasi yang berkualitas unggul dan siap bersaing secara lokal hingga internasional. UKM dan koperasi unggulan ini tersebar di berbagai sektor usaha seperti kerajinan, jasa, makanan olahan, konveksi, dan lain-lain. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai perpanjangan tangan pemerintah, terus mengadakan berbagai upaya untuk membantu …

Baca lebih lanjut